Pilihan Yang Merugikan rakyat kecil

Tak Adil, Kenaikan Gaji Bentuk Pemborosan Penguasa

detikcom

detikcom – 1 jam 10 menit lalu
Tak Adil, Kenaikan Gaji Bentuk Pemborosan Penguasa

Kenaikan gaji pejabat dianggap sebagai bentuk pemborosan di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas. Hal ini dinilai sangat tidak adil bagi rakyat.

“Ini jelas pemborosan oleh penguasa. Tidak fair, alokasi anggaran makin besar bagi aparatur, sedangkan bagi rakyat semakin kecil. Ini masalah keadilan anggaran,” ujar pengamat politik Arbi Sanit saat dihubungi melalui telepon, Kamis (28/1/2010) malam.

Menurut Arbi, kenaikan gaji pejabat tidak sepantasnya dilakukan. Mengingat kenaikan gaji tersebut tidak diiringi dengan kenaikan dan perbaikan kinerja pemerintah dan DPR.

“Yang jadi masalah adalah mereka sudah minta fasilitas dan naik gaji, tapi tidak ada perbaikan kinerja,” tuturnya.

Arbi mengatakan, program pemerintahan 100 hari yang dikritik banyak pihak hanya menjadi rutinitas pemerintah saja. Beberapa program yang diklaim telah tercapai oleh pemerintah, dianggap tidak bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

“Program 100 hari untuk rutin-rutin saja. Keberhasilan itu kan untuk pelaksanaan, tujuannya apa, apakah untuk keadilan masyarakat? Tidak ada saya rasa, sangat minim untuk rakyat,” ungkap dia.

Dikatakan Arbi, bahwa sangat sulit untuk mendukung kenaikan gaji pejabat. Dia berpendapat, pemerintah seharusnya melakukan efisiensi anggaran daripada pemborosan dengan adanya kenaikan gaji.

“Bagaimana mau setuju dalam kondisi keuangan negara yang terbatas. Pemerintah seharusnya melakukan efisiensi bukannya malah pemborosan,” pungkasnya.

Sebelumnya, menurut Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi, gaji pejabat akan mengalami kenaikan sekitar 10-20 persen bergantung pada instansinya. Kenaikan dilakukan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan produktivitas.

Published in: on 28 January 2010 at 8:16 pm  Leave a Comment  
Tags:

MURI Beri Penghargaan Wapres Boediono karena Sering Tampil Sederhana

Senin, 18/01/2010 14:59 WIB

Gunawan Mashar – detikNews


(Foto: dok Rumgapres)
<a href=’http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=a59ecd1b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE’ target=’_blank’><img src=’http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=24&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a59ecd1b’ border=’0′ alt=” /></a>

Jakarta – Wakil Presiden Boediono mendapat penhargaan atas kesederhanaan dalam berperilaku dan berpakaian. Penghargaan ini diberikan Museum Rekor Indonesia (MURI) kepada mantan gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Penghargaaan ini diberikan saat Boediono menghadiri acara pelatihan calon notaris di Hotel Ritz Carlton, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (18/1/2010).

Mendapat penghargaan ini, Boediono pun berujar ringan. “Terimakasih kepada Pak Jaya Suprana atas penhargaan ini,” ucap Boediono sambil tersenyum.

Penghargaan diterima Boediono di atas panggung, Boediono hadir dengan memakai baju kemeja putih lengan pendek. “Saya terkejut,” timpalnya.

Pemberian penghargaan ini langsung disaksikan oleh Seswapres Tursandi Alwi, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Adrian Juani.

Penghargaan ini langsung diberikan oleh Jaya Suprana. Selain memberi penghargaan pada Boediono, MURI juga memberi sejumlah penghargaan di antaranya pelatihan notaris dengan peserta terbanyak, yakni 2 ribu orang.

MURI juga memberikan penghargaan untuk gebrakan yang telah dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar yakni paspor gratis TKI dan TKW, dan pengelolaan Sisminbakum yang kini dikelola negara.

Published in: on 23 January 2010 at 4:48 pm  Leave a Comment  
Tags:

Anggota DPR Dapat Komputer Baru Seharga 20 Juta

Fasilitas mewah kembali diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini anggota dewan mendapat komputer baru seharga 15 juta rupiah. Komputer Dell studio one dengan monitor 14 inch merupakan pengadaan yang dilakukan anggota dewan periode lalu dengan panitia anggaran.

“Barangnya sudah ada di meja semua anggota DPR. Komputer baru harganya ada yang bilang 15 juta ada yang bilang 20 juta,” kata Ketua DPR Marzuki Alie saat ditemui detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2010).

Menurut Marzuki, pengadaan komputer sepenuhnya adalah kesepakatan anggota DPR periode lalu dengan panitia anggaran. Dirinya mengaku tidak tahu menahu. “Tiba-tiba dikasih meja, itu urusan DPR periode lalu,” papar Marzuki.

Menurut Marzuki, periode lalu yang mengurus pengadaan barang adalah panitia anggaran dan Sekjen DPR. Marzuki tidak tahu harganya, Sekjen DPR yang mengetahui semua pembelian barang.

“Semuanya Sekjen sepenuhnya, kuasa pemegang anggaran itu di Sekjen,” papar Marzuki.

Merujuk pada situs resmi Dell, Seri Studio One memiliki spesikasi sebagai berikut:

Pilihan Prosesor:
Intel® Pentium® Dual Core (5200, 5400)
Intel® Core 2 Duo (E7500, 8400)
Intel® Quad Core (Q8200)

Pilihan Operasi Sistem:
Genuine Windows® 7 Home Premium 64-Bit
Genuine Windows® 7 Professional 64-Bit
Genuine Windows Vista® Home Basic SP1 32-Bit

Pilihan Kapasitas Memory:
2GB2 Dual-Channel DDR2 SDRAM3 at 800 MHz – 2 DIMMS
3GB2 Dual-Channel DDR2 SDRAM3 at 800MHz – 2 DIMMS
4GB4 Dual-Channel DDR2 SDRAM3 at 800MHz – 2 DIMMs

Pilihan Kapasitas Hardisk:
320GB5 – 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB Cache
500GB5 – 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB Cache
750GB – 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB Cache

Pilihan Drive optikal:
DVD Writer
Blu-Ray Combo drive

Kartu grafis:
Kartu grafis onboard dengan dukungan High-Definition
Kartu grafis add-on dengan Chip Nvidia atau ATI

Monitor:
18.5″ 16:9 WXSGA, CCFL (1366x 768)

Wireless Keyboard & Mouse

7-in-1 Media Card Reader

Nah, jika menilik dari spesifikasi yang ditawarkan, komputer tersebut lebih cocok untuk ‘bermain’ seperti menonton film ataupun bermain game ringan ketimbang melakukan pekerjaan kantoran.

Published in: on 23 January 2010 at 4:16 pm  Leave a Comment  
Tags:

mekanisme mengawal presiden dari ancaman

Presiden SBY Sulit Dimakzulkan

detikcom

detikcom – 1 jam 23 menit lalu
Presiden SBY Sulit Dimakzulkan

Pemakzulan atau impeachment terhadap presiden sulit dilakukan di Indonesia. Dukungan parlemen untuk pemerintah terlalu kuat untuk bisa menggolkan sebuah pemakzulan.

“Dari prosedurnya, impeachment adalah mekanisme mengawal presiden dari ancaman diberhentikan oleh parlemen secara politik,” papar Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie saat ditemui di Universitas Jayabaya, Pulo Mas, Jakarta, Sabtu (23/1/2010).

Nah, menurut Jimly, koalisi parpol pendukung pemerintahan menguasai 60 persen kursi DPR. Dengan demikian pemakzulan akan sulit terjadi jika mengandalkan 40 persen suara yang beroposisi.

“Dua pertiga dukungan di DPR, tiga perempat dari MPR, jadi sulit impeachment,” kata Jimly.

Menurut Jimly, mekanisme pengaturan pemakzulan di Indonesia sudah tepat. Jimly tidak berharap ada Presiden yang dimakzulan lagi setelah mendiang Abdurrahman Wahid.

“Untuk itulah disediakan mekanisme impeachment agar tidak semena-mena. Jadi impeachment itu harus disertai pembuktian hukum,” jelas Jimly.

Sementara ini yang terjadi, isu pemakzulan menjadi momok yang menakut-nakuti rakyat. “Dalam beberapa praktek di negara lain, MK yang menghentikan presiden. Tapi kalau kita, yang menghentikan itu forum politik di MPR. Menurut saya itu sehat dan tidak perlu ditakutkan,” tutupnya.

Published in: on 23 January 2010 at 9:26 am  Leave a Comment  
Tags:

Gelagat Wakil Rakyat

Makassar Hari Ini

<!–

–>Sabtu, 23-01-10 | 20:01 | 37 View

Legislator Malas ke Perpustakaan

MAKASSAR — Keputusan Sekretariat DPRD Makassar membuat perpustakaan aspirasi yang berlokasi di lantai satu ternyata tidak efektif. Hampir setiap hari kerja, perpustakaan berukuran 42 meter persegi itu lebih banyak tanpa pengunjung.

Hasil pengamatan selama sepekan di perpustakaan tersebut, tidak satupun anggota dewan yang terlihat membaca buku. Kalaupun ada, hanyalah staf dan mahasiswa yang kebetulan ada urusan di DPRD Makassar.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Haidar Majid, yang baru saja menyumbang buku di perpustakaan aspirasi membantah kalau legislator tak pernah membaca buku di perpustakaan dimaksud. Hanya saja, persoalan kesibukan sehingga jarang terlihat baca buku.

“Banyaknya agenda di dewan sehingga kami terlihat jarang baca buku di perpustakaan. Lagipula, kursinya kurang empuk dan bukunya sangat kurang. Terutama tentang peraturan perundangan,” dalih dia, Jumat, 22 Januari.

HAl senada dilontarkan Sekretaris DPRD Makassar, Nuraeni Ma’mur. Menurut dia, hampir setiap hari ada tiga legislator yang membaca buku. Ada juga hanya meminjam buku dengan alasan membaca di ruang kerja. (ram)

Published in: on 23 January 2010 at 9:21 am  Leave a Comment  
Tags:

PLTA, Megaproyek Pertama di Sulbar

LISTRIK masih menjadi substansial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan alasan itu, Pemprov Sulbar gencar mengembangkan potensi yang dimiliki, terutama dalam penambahan kapasitas listrik di wilayahnya.

SEBELUMNYA dibangun empat pembangkit listrik tenaga mikro hydro (PLTMH) di Bonehau dan Kalumpang Mamuju serta Mamasa. Kali ini siap dibangun lagi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) bernilai Rp 6 triliun lebih.

Walau demikian pembangunan PLTA yang dicanangkan pemprov tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik wilayah Sulbar. Meski tampaknya butuh proses dan memakan waktu yang relatif tidak singkat.

Dalam membangun PLTA dengan potensi besar mencapai 1.800 MW dengan mengandalkan Sungai Karama Mamuju membutuhkan waktu, minimal hingga lima tahun. Manajer PLN Cabang Mamuju, Nyoman Suweca menyaTakan, proses pengerjaan PLTA itu dimulai proses survei lokasi, pembebasan area dan membangun bendungan, termasuk perangakat pembangkit listrik di
dalamnya. “Itu waktu paling minimal. Sudah termasuk cepat kalau bisa dalam lima tahun,” ujar Nyoman di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dalam mewujudkan rencana tersebut, PLN membutuhkan biaya tergolong besar. Sejauh
ini, Nyoman mengakui kebutuhan listrik di Sulbar terutama di Mamuju masih cukup besar. Bahkan di beberapa wilayah tertentu, masyarakat belum bisa menikmati pasokan listrik secara utuh.

Karena itu, dia siap mengirimkan dua pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) untuk menyuplai listrik di wilayah Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (Matra) yang saat ini, baru menikmati listrik sekira 18 jam sehari. “Kita tinggal menunggu pembebasan lahan saja. Setelah itu beres, mesin kita suplai ke sana,” tandasnya.

Khusus rencana pembangunan PLTA di Sungai Karama, Nyoman mengaku belum melakukan survei, terutama terkait potensi airnya. Namun dia menyatakan, akan ada tim khusus yang melakukan peninjauan dan penentuan pembangunan PLTA dimaksud.

Sebelumnya, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan perusahaan asal Korea terkait rencana investasi asing pembangunan PLTA tersebut. Mereka siap melakukan investasi dengan estimasi anggaran yang dibutuhkan PLTA dengan potensi 1.800 MW itu antara Rp 5 triliun sampai Rp 6 triliun. Anwar menyatakan jika proyek itu terlaksana, maka bakal menjadi megaproyek pertama di Sulbar sejak terbentuk lima tahun lalu.

Pada 25 Januari mendatang, tim ahli dari perusahaan Korea itu siap melakukan survei
ke Sungai Karama. “Kita berharap, itu bisa terwujud dan menjadi megaproyek pertama di Sulbar,” kata Anwar. (*)

Published in: on 23 January 2010 at 8:43 am  Leave a Comment  
Tags:

Paspampres Siap Hadapi Aksi “Petisi 28”

Pengamanan ancaman terhadap presiden
Antara
Antara – Jumat, 22 Januari

* Kirim
* Kirim via YM
* Cetak

Jakarta (ANTARA) – Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Brigjen TNI Marciano Norman mengatakan, pihaknya siap mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi terhadap Presiden dan Wakil Presiden terkait aksi oleh “Petisi 28”.

“Kita senantiasa waspada, siap dan siaga menghadapi segala perkembangan situasi yang ada, termasuk untuk keadaan terburuk sekali pun,” katanya, usai peringatan Hari Bakti ke-64 Paspampres di Jakarta, Kamis, saat ditanya beredarnya kabar akan ada aksi oleh “Petisi 28”.

Marciano mengatakan, pengamanan yang dilakukan khususnya menghadapi aksi “Petisi 28” selalu berkoordinasi dengan semua pihak terkait, seperti unsur Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

“Di luar itu masih ada pasukan kewilayahan dari Kodam Jaya, dari Polda Metro Jaya, unsur-unsur lain. Kita yang berada di lingkar dalam (ring satu) pasti sudah mengantisipasi segala hal. Kita lihat saja perkembangan situasi yang terjadi,” katanya.

Petisi 28 merupakan gabungan elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang mengevaluasi kinerja Pemerintahan SBY-Boediono.

Published in: on 23 January 2010 at 7:08 am  Leave a Comment  
Tags:

Komputer Anggota DPR Cocok untuk ‘Main-main’

Komputer Anggota DPR Cocok untuk ‘Main-main’
detikcom
detikcom – Jumat, 22 Januari

* Kirim
* Kirim via YM
* Cetak

Seperangkat komputer Dell Studio One yang diterima anggota DPR sepertinya terlalu mewah untuk para wakil rakyat itu. Pasalnya dari spesifikasi yang ditawarkan, komputer tersebut lebih cocok untuk bermain ketimbang bekerja.

Namun apa daya, jajaran komputer mewah tersebut telah sampai di atas meja para anggota dewan. Hanya saja, kehadirannya patut dipertanyakan. Sebab, selain memiliki harga yang tinggi, komputer ini juga memiliki spesifikasi yang berlebihan untuk para anggoa DPR.

Merujuk pada situs resmi Dell, Seri Studio One memiliki spesikasi sebagai berikut:

Pilihan Prosesor:

* Intel® Pentium® Dual Core (5200, 5400)
* Intel® Core 2 Duo (E7500, 8400)
* Intel® Quad Core (Q8200)

Pilihan Operasi Sistem:

* Genuine Windows® 7 Home Premium 64-Bit
* Genuine Windows® 7 Professional 64-Bit
* Genuine Windows Vista® Home Basic SP1 32-Bit

Pilihan Kapasitas Memory:

* 2GB2 Dual-Channel DDR2 SDRAM3 at 800 MHz – 2 DIMMS
* 3GB2 Dual-Channel DDR2 SDRAM3 at 800MHz – 2 DIMMS
* 4GB4 Dual-Channel DDR2 SDRAM3 at 800MHz – 2 DIMMs

Pilihan Kapasitas Hardisk:

* 320GB5 – 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB Cache
* 500GB5 – 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB Cache
* 750GB – 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB Cache

Pilihan Drive optikal:

* DVD Writer
* Blu-Ray Combo drive

Kartu grafis:

* Kartu grafis onboard dengan dukungan High-Definition
* Kartu grafis add-on dengan Chip Nvidia atau ATI

Monitor:

* 18.5″ 16:9 WXSGA, CCFL (1366x 768)

Wireless Keyboard &; Mouse

7-in-1 Media Card Reader

Nah, jika menilik dari spesifikasi yang ditawarkan, komputer tersebut lebih cocok untuk ‘bermain’ seperti menonton film ataupun bermain game ringan ketimbang melakukan pekerjaan kantoran.

Meski tidak dipungkiri, komputer tersebut juga memiliki versi low-end yang bisa digunakan untuk kegiatan kantoran. Hanya saja, harga yang dibanderol tidak semahal yang dianggarkan anggota DPR (Rp 16 juta), namun cuma dijual seharga US$ 699 atau sekitar Rp 6,8 juta!

Published in: on 22 January 2010 at 8:00 pm  Leave a Comment  
Tags:

SBY Bicara Pelengseran Presiden & Wapres

SBY Bicara Pelengseran Presiden & Wapres
Menurut SBY, semua yang terkait dengan proses pemakzulan itu sudah diatur dalam UU.
Kamis, 21 Januari 2010, 14:37 WIB
Ismoko Widjaya, Nur Farida Ahniar
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jumpa pers soal KPK
BERITA TERKAIT

* SBY Tak Bermaksud Campuri Lembaga Lain
* SBY Kembali Ingatkan Etika
* SBY-JK Saling Cium Pipi
* Politisi PPP & PAN Dilantik SBY Jadi Dubes
* SBY: Ada Abdi Negara yang Suka Mempersulit

web tools
smaller normal bigger

VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara soal impeachment atau pemakzulan alias pelengseran Kepala Negara. Hal itu disampaikan Presiden kepada wartawan di Istana Bogor, siang ini, usai bertemu dengan pimpinan sejumlah lembaga negara.

“Undang-undang impeachment itu jelas sekali. Dalam undang-undang itu dikatakan, dalam keadaan apa seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa mendapatkan impeachment,” kata Presiden SBY.

Semua hal yang terkait dengan proses pemakzulan itu, lanjutnya, sudah diatur dalam undang-undang. Semua pihak diharapkan bisa memahami undang-undang, terutama yang mengatur soal pemakzulan itu. “Sebagai konstitusionaris, saya harus menjalankan undang-undang dasar, katanya.

SBY menekankan bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah presidensil bukan parlementer. Jadi, tidak mungkin ada mosi tidak percaya dari parlemen untuk menggembosi kabinet.

“Kalau dilaksanakan mosi tidak percaya, kabinet bisa jatuh bangun, menteri bisa berguguran,” kata SBY.

Dalam pertemuan ini, SBY didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan tiga Menteri Koordinator yakni Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Selain itu hadir pula Mensesneg Sudi Silalahi dan beberapa staf khusus SBY. Sementara pimpinan lembaga negara adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo.

ismoko.widjaya@vivanews.com
• VIVAnews

Published in: on 22 January 2010 at 7:58 pm  Leave a Comment  
Tags:

SBY Bicara Soal Pemilu 2014

Ada tiga belas poin yang dibicarakan dalam rapat yang diadakan di Istana Bogor.
Kamis, 21 Januari 2010, 15:29 WIB
Elin Yunita Kristanti, Nur Farida Ahniar
(Antara/Widodo S Jusuf)
BERITA TERKAIT

* SBY Bicara Pelengseran Presiden & Wapres
* SBY Tak Bermaksud Campuri Lembaga Lain
* SBY Undang Lembaga Tinggi ke Istana Bogor
* SBY Kembali Ingatkan Etika
* SBY-JK Saling Cium Pipi

web tools
smaller normal bigger

VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelenggarakan rapat komunikasi dengan pimpinan dan wakil lembaga negara di Istana Bogor, hari ini, Kami 21 Januari 2010.

Ada tiga belas poin yang dibicarakan dalam rapat tersebut. Salah satunya, tentang persiapan pelaksanaan pemilihan umum 2014.

“Meski masih lama, namun Juli 2013 sesungguhnya sudah dimulai proses kampanye legilatif,” kata SBY dalam konferensi pers di Istana Bogor, Kamis sore.

Belajar dari pengalaman pemilu 2009 lalu, kata SBY, para pimpinan dan wakil lembaga negara sepakat untuk lebih maju.

“Misalnya, UU Pemilu mestinya dua tahun sebelum pemilu dilakukan, sudah rampung,” tambah SBY.

Pemilu, lanjut Presiden, memerlukan kerjasama pemerintah dengan DPR, demikian juga persiapan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan anggaran.

Dalam pertemuan ini, SBY didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan tiga Menteri Koordinator yakni Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Selain itu hadir pula Mensesneg Sudi Silalahi dan beberapa staf khusus SBY. Sementara pimpinan lembaga negara adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo.
• VIVAnews

Published in: on 22 January 2010 at 7:57 pm  Leave a Comment  
Tags: