Ahli Geologi Entrepreneur: (Calon) Penyelamat Industri Ekstraksi GSDM Indonesia


Bagaimana seharusnya Seorang Geologi berfikir

Andang Bachtiar
Ketua Umum IAGI

Abstrak

Pengembangan sumber daya manusia bidang GSDM (Geologi dan Sumberdaya Mineral) di Indonesia telah berhasil memasok tenaga ahli pengatur (regulator) dan pelaksana tingkat bawah (executor) bagi industri ekstraksi bahan tambang, tapi cenderung gagal dalam menciptakan strata entrepreneur kebumian. Kondisi aktual industri pertambangan yang telah mengalami stagnasi jauh hari sebelum otonomi daerah dijalankan dan minimnya penerapan ilmu geologi dalam perencaaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah telah menjadi bukti bahwa pendidikan dan latihan bagi para ahli geologi Indonesia tidak tepat sasaran. Model berpikir lateral, teknik komunikasi alternatif, kemampuan pembuatan portofolio investasi, dan penguasaan ekonomi lingkungan HARUS diberikan dalam pendidikan dan latihan para ahli geologi untuk bisa survive dan sekaligus menggerakkan industri ekstraksi GSDM, terutama di era otonomi daerah sekarang ini. Dalam program eksternalnya, IAGI menekankan pada sosialisasi geologi ke masyarakat umum tentang perlunya komunitas mengetahui dan kalau bisa memahami – menerapkan prinsip-prinsip geologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk didalam mengekstraksi bahan tambang dan perencanaan/pelaksanaan pembangunan wilayah. Usaha tersebut tidak akan efektif kalau tidak ditunjang oleh contoh praktis dari kiprah/kinerja ahli geologi Indonesia di bidang yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat, yaitu bidang “community geology”. Para ahli geologi entrepreneur-lah yang secara potensial bisa menjadi contoh; dan kita sangat kekurangan tipe ahli geologi ini.

Apakah jumlah geoscientist kita sudah mencukupi? Idealnya, untuk tiap US$100MM Mining Gross Domestic Product diperlukan 30 geoscientist (Ong, 1999). Prediksinya: untuk tahun 2000 Indonesia membutuhkan 10.000 geoscientist, berdasarkan asumsi bahwa GDP yang berasal dari industri mineral kita adalah US$ 32.000 MM. Pada saat ini jumlah anggota IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia) adalah 2675 orang. Ditambah dengan anggota Perhapi yang diasumsikan 1000 orang, maka jumlah geoscientist aktif Indonesia yang terdaftar di Asosiasi Profesi tidak akan melebihi 4000 orang. Dari pengalaman penyelenggaraan PIT IAGI, pada umumnya 25% dari partisipan adalah geologist non IAGI-member. Dengan demikian, tidak lebih dari 5000 orang geoscientist pada saat ini aktif di Indonesia: separoh dari jumlah ideal yang dituliskan oleh Pak Ong Han Ling di atas. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, nampaknya penambahan geoscientist lulusan baru (+/- 500 orang pertahun dari 10 jurusan kebumian perguruan tinggi di Indonesia) akan dengan mudah diserap. Walaupun demikian, kenyataan membuktikan bahwa banyak geologist lulusan baru kebingungan mencari kerja dibidang geologi dan sumberdaya mineral. Terlalu sedikit rekrutmen terbuka yang dilakukan, dan selain itu, memang pada 2-3 tahun terakhir ini kondisi industri pertambangan Indonesia sedang mengalami kelesuan (Prihatmoko dan Digdowirogo, 2001). Dengan demikian, permasalahan jadi bergeser ke faktor eksternal. Atau, jangan-jangan lesunya kondisi industri ekstraktif bahan tambang kita juga dipengaruhi oleh kurangnya kwantitas dan kwalitas geoscientist kita yang berkecimpung didalamnya???

Analisis praktisi tentang lesunya pertambangan Indonesia jarang sekali mengkaitkan langsung dengan kwantitas & kwalitas sumberdaya manusia kita. Karena relatif baru 40 tahunan kita belajar dari industri pertambangan modern di Indonesia (era KK di Indonesia dimulai akhir 60-an), maka dianggap bahwa sangatlah wajar kalau sumberdaya manusia kita sedang dalam taraf belajar, sehingga tidak perlu ikut di”persalahkan” dalam situasi stagnasi pertambangan saat ini. Hal ini bukanlah merupakan suatu excuse yang tepat. Pendidikan geologi kita di Universitas Hasanuddin ini sudah berumur 25 tahun, bahkan di Indonesia pendidikan tersebut sudah berjalan 50 tahun yang berarti bahwa sudah ada 2 generasi senior geologist yang berkiprah di dunia pergeologian. Sekaranglah saat yang tepat untuk mengevaluasi, sejauh mana kwalitas pendidikan geologi kita telah bisa menjawab tantangan pemberdayaan industri ekstraktif bahan tambang kita, sehingga hasil evaluasinya bisa kita aplikasikan ke pembentukan sumberdaya manusia geologist kita generasi berikutnya.
Marilah kita tinjau statistik anggota IAGI. Dari 2675 anggota IAGI, 49% bekerja sebagai pegawai di industri pertambangan dan perminyakan, 15% bekerja di lembaga penelitian, 12% di Perguruan Tinggi, 11% di lembaga pemerintahan, 1% konsultan lepas, dan 12% lain-lain (non-geologi: IT business, agrobisnis, asuransi, tidak mengisi jenis pekerjaan, dsbnya). Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa kita telah berhasil memasok tenaga pelaksana (executor) untuk industri secara mencolok, yaitu hampir separoh dari ahli geologi kita bekerja untuk industri. Selain itu, secara proporsional kita juga telah berhasil memasuki kalangan periset, pengambil keputusan dan pengatur (regulator) di lembaga pemerintahan. Tetapi coba kita perhatikan jumlah konsultan lepas kita: hanya 1%!!! Hanya sedikit ahli geologi kita yang berani mandiri untuk menjadi konsultan lepas. Pengembangan sumberdaya manusia kita telah gagal membentuk minat ahli geologi untuk berani berwiraswasta tanpa tergantung dari status kepegawaian. Tidak banyak entreprenuer yang kita hasilkan. Seharusnya, setelah 2 generasi pergeologian di Indonesia, kita sudah cukup mampu untuk mempunyai ahli geologi wiraswasta untuk bisa menggerakkan industri ekstratif kebumian Indonesia. Apalgi dimasa-masa sulit seperti ini, ketika perusahaan-perusahaan tambang berguguran, dan trend eksplorasi dunia menurun. Meskipun apabila kita asumsikan bahwa 12% lain-lain anggota IAGI adalah termasuk para pebisnis geologi, ternyata kiprah kita tidak begitu signifikan untuk bisa menolong situasi keterpurukan industri ekstraktif kebumian Indonesia.

Selain statistik sumberdaya manusia, kita juga bisa mengevaluasi sejauh mana geologi telah dipakai secara benar dalam eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif kebumian, dan lebih jauh lagi: sejauh mana dia diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Tidak ada angka yang bisa kita rujuk, tetapi dari pengalaman industri yang penulis dapatkan selama ini, beberapa fenomena bisa kita ajukan sebagai fakta subjektif:
1. Tidak terlalu banyak ahli geologi Indonesia yang menduduki posisi sebagai pengambil keputusan teknis penting E&P di industri pertambangan multinasional. Kebanyakan posisi tersebut ditempati oleh expatriat. Kita pada umumnya berada pada lapisan tebal bagian bawah yang melaksanakan tugas-tugas E&P.
2. Geologist-geologist terbaik kita cenderung untuk mengambil jalur managerial atau sengaja diarahkan oleh manajemen untuk mengambil posisi-posisi akhir sebagai HRD manager, Public Relation, dan yang sangat populer: Government Liason (penghubung ke pemerintahan).
3. Dalam RTRW, peta geologi seringkali dipakai sebagai pelengkap, yaitu dengan cara mem”blow-up” informasi dari peta skala regional untuk dipaksakan masuk ke peta detail. Usaha pemetaan ulang yang dilakukan hanya sekedar berupa pengecekan setempat untuk kalibrasi. Padahal seharusnya kita juga melakukan pemetaan skala detail untuk pembuatan peta RTRW detail
4. Pelaksanaan pembangunan wilayah (jalan, bangunan, prasarana fisik, dsbnya) seringkali merujuk ke informasi geologi secara basa-basi, yaitu mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan memasukkan informasi-informasi kwalitatif yang sangat tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan teknis kwantitatif.

Dari uraian subjektif sekilas diatas, terlihat bahwa ahli geologi kita kurang percaya diri, kurang mampu “menjual diri”, dan kurang kwantitatif. Kesemuanya itu berkaitan dengan kurangnya sifat-sifat entreprenuership dalam diri kita.

Bagaimana kalau kita kaitkan juga kondisi diatas dengan tantangan otonomi daerah yang sekarang ini sedang berlangsung?? Dalam gerak otonomi daerah saat ini, perubahan paling mencolok yang berhubungan langsung dengan profesi ahli geologi (pertambangan) adalah penguasaan dan pengaturan langsung industri pertambangan umum oleh daerah-daerah kabupaten kota. Kesan umum yang terjadi adalah: kita (geologist) tergagap-gagap dan terkaget-kaget dengan besarnya peluang yang dimungkinkan untuk berkiprah langsung di daerah-daerah. Maka berbondong-bondonglah kita, baik secara individu, kelembagaan pemerintah, kumpulan bisnis, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun mengatas-namakan LSM dan memanfaatkan cap “PAD” (Putra Asli Daerah): datang ke daerah-daerah dan menawarkan diri mengerjakan inventarisasi sumber-daya alam daerah, menata ruang daerah, dan menghitung PAD (Pendapat Asli Daerah) dari migas dan bahan tambangnya. Sementara itu, dari 360-an kabupaten/kota yang berotonomi, kurang dari 20%-nya mempunyai aparat/birokrat yang punya latar-belakang geologi untuk cukup memahami masalah sumberdaya alam kebumian (Bahar, 2001). Akibatnya: terjadilah kesenjangan antara persepsi (penerimaan) dan supply (penawaran), walaupun telah terjadi kecocokan antara demand (kebutuhan) dan supply (penawaran). Produk konsultansi kita pada umumnya tidak bisa dirasakan langsung oleh daerah dalam bentuk peningkatan kesejahteraan yang instant, karena masih ada rangkaian proses eksplorasi dan eksploitasi panjang yang menunggu setelah inventarisasi maupun (apalagi hanya “sekedar”) perencanaan tata ruang. Sementara itu, daerah seringkali maunya berorientasi “quick yielding”, karena kurangnya pemahaman tentang sumberdaya alam kebumiannya tadi. Kalau hal ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin profesi ahli geologi menjadi tidak populer dan mengalami kebangkrutan image di daerah-daerah.

Dari kacamata industri pertambangan, sebenarnya perubahan yang diakibatkan oleh OTODA hanyalah sebagian kecil dari kumpulan masalah besar yang telah menghambat gerak langkah investasi pertambangan di Indonesia, bahkan jauh hari sebelum pelaksanaan otonomi dimulai (Ness, 2001). Undang-undang pertambangan, perburuhan, kehutanan, perbankan, aturan pajak dan investasi secara nasional adalah faktor-faktor penting yang selama ini telah menghambat gerakan investasi dan produksi pertambangan di Indonesia. Apakah artinya? Regulator kita (Pemerintah & Dewan) kurang mampu bermain untuk bisa menyelaraskan kebutuhan pengembangan industri, keinginan rakyat untuk sejahtera, dan kepentingan pengusaha/pemilik modal. Padahal menurut catatan IAGI, 30% dari anggota IAGI yang bergerak di bidang pertambangan adalah pegawai institusi pemerintah, menduduki peringkat kedua setelah mereka yang bekerja langsung di industri pertambangan. Artinya: cukup banyak regulator pertambangan kita yang mempunyai background geologi. Nampaknya, usaha untuk menyadarkan kalangan pengambil keputusan tentang pentingnya mengintegrasikan pengaturan industri ekstraksi kebumian dengan bidang-bidang terkait (kehutanan, lingkungan, perbankan, keuangan, dsb) belum begitu nampak hasilnya, walaupun sudah banyak para birokrat yang mempunya latar belakang geologi – pertambangan.

Hipotesis perlu diajukan untuk menjawab masalah kurangnya ahli geologi entreprenuer kita. Salah satunya adalah kurang kondusifnya sistim pengembangan sumberdaya manusia geologi (formal di perguruan tinggi maupun non formal di diklat-diklat) untuk pembentukan sikap mental entreprenuership. Beberapa hal yang bisa diajukan untuk jadi pertimbangan dalam pembentukan sikap mental entreprenurship dalam diri ahli geologi kita adalah:

1. Kebiasaan berpikir lateral. Kebanyakan para “pegawai” / birokrat / buruh mempunyai sikap dasar berpikir yang vertikal, seperti juga tentara. Tetapi para scientist dan periset, supaya mereka berhasil, harus mempunyai kebiasaan berpikir lateral: mencari anomali untuk ditindak-lanjuti. Demikian juga seharusnya sikap dasar para ahli geologi. Kita semua pada dasarnya adalah eksplorasionis (pencari sesuatu yang baru). Jadi kalau karena jadi pegawai atau birokrat, terus sikap dasar kegeologian kita lantas berubah jadi vertikal, kita tidak berhak menyebut diri kita eksplorasionis / geologist lagi. Dengan berpikir lateral, ide-ide paling anehpun tentang kemungkinan pencarian sumber-sumber baru mineral dan bahan tambang akan tumbuh dengan subur. Dalam mendidik dan melatih para pegawai yang nantinya bergerak dibidang industri ekstraktif kebumian, kebiasaan seperti ini harus selalu kita tanamkan dan latihkan.
2. Teknik komunikasi alternatif perlu dipunyai oleh para ahli geologi kita untuk bisa meyakinkan kalangan pengambil keputusan maupun -terutama dalam era OTODA ini- masyarakat umum. Seringkali kita bangga menggunakan jargon-jargon bahasa “dewa” untuk menerangkan fenomena geologi yang paling sederhana sekalipun, kepada orang awam. Tentu saja dalam situasi keterpurukan dunia industri ekstraktif Indonesia saat ini, bahasa “dewa” kita tidak akan digubris oleh para stake-holder. Yang penting adalah: apakah hasil akhir kerja kita bisa cepat dinikmati oleh masyarakat. Tetapi kalau dengan bahasa “rakyat” kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses eksplorasi itu memerlukan tahapan-tahapan, bahwa ada resiko yang terkandung dalam setiap kegiatan eksplorasi, dsnya; maka mudah-mudahan masyarakat kita menjadi lebih mengerti dan mau untuk menerapkan prinsip-prinsip geologi kita dalam kehidupan sehari-hari. Teknik berbicara dengan kalangan LSM (terutama yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan) tentunya berbeda dengan teknik menerangkan suatu prospek geologi di forum ilmiah. Menerangkan geologi ke masyarakat pengunjung obyek wisata geologi perlu dilatihkan ke sumberdaya manusia kita. Selain itu, teknik presentasi didepan investor, tentunya tidak perlu membawa-bawa istilah-istilah rumit.
3. Kemampuan membuat portofolio investasi jarang dimiliki oleh para ahli geologi kita, karena sebagian besar yang bekerja di industri terkotak-kotak hanya menjadi “sekrup” yang bekerja di bidang eksplorasi. Hal ini perlu ditekankan, karena pada masa era OTODA ini daerah-daerah akan berlomba-lomba untuk menarik investor, dan bahasa yang paling dimengerti oleh investor adalah portofolio ekonomi investasi.
4. Penguasaan ekonomi lingkungan juga harus dipunyai oleh sumberdaya manusia geologi, karena dijaman global seperti ini peran LSM-LSM lingkungan telah semakin dominan. Neraca sumberdaya alam, biaya lingkungan, kwantifikasi biaya sosial perlu untuk selalu dimasukkan dalam perhitungan setiap prospek geologi. Memang kita bisa menyerahkan tugas-tugas nomer 3 dan 4 diatas kepada ahli spesialisnya, tetapi karena ahl geologilah yang memasok asumsi-asumsi dasarnya (reserve, lifetime, impact, dsbnya), maka mutlak kita harus menguasai kajian ekonomi lingkungan tersebut.

IAGI, sebagai organisasi asosiasi profesi, telah mulai mengkampanyekan geologi ke masyarakat secara intensif lewat satuan tugas khusus OTODA. Fokus kita bukan dibidang pengerjaan proyek-proyek, karena memang IAGI bukan lembaga konsultan. Tetapi IAGI lebih menekankan pada perlunya masyarakat memehami ilmu geologi secara praktis, sehingga mereka tidak akan kaget lagi dengan proses-proses E&P dalam industri ekstraktif bahan kebumian kita, yang dalam era OTODA ini secara langsung mereka hadapi di daerah-daerah.
Usaha IAGI tersebut tidak akan efektif, apabila lembaga-lembaga diklat (dan pendidikan formal) kita tidak secara selaras memodifikasi pendekatan pelatihannya seperti kami usulkan diatas. Kesemuanya itu untuk menciptakan entreprenuer-entreprenuer geologist yang akan menyelamatkan industri ekstraktif kebumian kita.

Jakarta, 11 Desember 2002.

Referensi:

Bahar, Irwan, 2001, “Status Task Force DESDM dalam rangka Otonomi Daerah”, Lunchoen Talk IAGI PIT30 Yogjakarta, September 2001.

Ness, Richard B., 2001, Keynote Speech pada Pertemuan Tahunan Ke-10 PERHAPI, Bandung, September 2001

Ong, H.L, 1999, “Sistem Pendidikan dan Tingkat Kebutuhan Ahli Geologi Indonesia dalam menghadapi Perubahan Pasar”, Panel Diskusi PIT IAGI-28, Jakarta, Nopember 1999.

Prihatmoko, S dan Digdowirogo, S., 2001, “Situasi Industri Pertambangan dan Status Ahli Geologi Pertambangan Indonesia”, Kolokium Pertambangan Balitbang DESDM, Bandung, Nopember 2001.

Published in: on 22 January 2010 at 4:46 pm  Leave a Comment  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://one2land.wordpress.com/2010/01/22/ahli-geologi-entrepreneur-calon-penyelamat-industri-ekstraksi-gsdm-indonesia/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: